Surabaya, 31 Januari 2025 – Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Hope menggelar acara diskusi awal tahun dengan tema “Kaleidoskop Penegakan Hukum Indonesia tahun 2024” di GKJW Jemaat Darmo, Surabaya. Acara ini menghadirkan tiga narasumber yang kompeten di bidang hukum, yaitu Johny Nelson Simanjuntak, S.H., M.H., Dr. Emanual Sudjatmiko, S.H., M.S., dan Dr. Victor Immanuel Nalle, S.H., M.H.
Ketua LBH Hope, Sonny S. Saragih dalam sambutannya menyampaikan bahwa LBH Hope berdiri sejak 5 tahun lalu untuk mendampingi lembaga-lembaga Kristen yang mengalami kasus-kasus pelanggaran hukum. “Kami hadir untuk membantu dan melakukan pendampingan kepada mereka yang membutuhkan bantuan hukum,” kata Sonny.
Sambutan juga disampaikan oleh Ketua Umum PGIW Jawa Timur, Pdt. Natael Hermawan Prianto. Ia mengatakan bahwa LBH Hope ini bisa menjadi tempat konsultasi dan kerjasama dengan PGI dalam masalah pendampingan kasus-kasus hukum dan butuh solusi yang baik.
Refleksi Firman Tuhan disampaikan oleh Pdt. Jonet Sudarmoko, yang membahas tentang konteks “kebenaran” berdasarkan Yohanes 18:38-40. “Tahun 2024 memberikan pelajaran berharga dalam membangun sistem hukum yang adil. Tahun 2025 diharapkan dapat meningkatkan konsistensi penegakan hukum yang lebih profesional,” kata Pdt. Jonet diakhir refleksinya.
Narasumber pertama, Johny Nelson Simanjuntak, membahas tentang Hak Asasi Manusia (HAM) di Indonesia, termasuk cakupan HAM dan pelanggaran-pelanggaran HAM selama tahun 2024. “HAM adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah, dan setiap orang,” terang Johny.
Sedangkan narasumber kedua, Emanuel Sudjatmiko, menyoroti bahwa hukum dijadikan instrumen untuk kepentingan politik di tahun 2024. Hukum menjadi tidak netral. Proses pembentukannya pun sangat dipengaruhi rezim yang sedang berkuasa, dan kebijakan politik sangat dipengaruhi kondisi politik.
Narasumber ketiga, Victor Immanuel Nalle, memaparkan tentang gejala-gejala yang sering muncul di tahun 2024. Gejala tersebut, antara lain adanya demokrasi semu, dan legalisme autokratik yang keduanya mengarah pada pengeroposan negara hukum. “Kita harus waspada dan tidak membiarkan gejala-gejala tersebut terus berlanjut,” kata Victor.
Acara diskusi awal tahun ini dihadiri oleh para hamba Tuhan, jemaat, lembaga-lembaga kemasyarakatan yang ada di Surabaya dan Jawa Timur. Acara ini berlangsung khidmat dan memberikan pencerahan tentang pentingnya membangun sistem hukum yang adil di Indonesia.
