Sempat tertunda karena pandemi Covid-19, Badan Musyawarah Antar Gereja (Bamag) Kota Surabaya kembali mengadakan kegiatan tahunan Wawasan Kebangsaan pada Sabtu, 19 November 2022. Seminar dengan tema “Surabaya Kota Sejuta Toleransi” ini bekerjasama dengan Forum Beda tapi Mesra (FBM), Persatuan Intelegensia Kristen Indonesia (PIKI), dan Yayasan Pondok Kasih.
Ada dua sub tema diangkat pada seminar yang digelar di Graha Widya Auditorium lantai 2 Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya. Pertama, Peran Pemimpin Kota Surabaya dalam Mewujudkan Moderasi Beragama. Kedua, Peran Tokoh Masyarakat, Agama dan Kepercayaan dalam Mendorong Umatnya Melaksanakan Moderasi Beragama.
Di sesi pertama menghadirkan tiga narasumber, yaitu M. Afgani Wardhana S, S.E., M.M., Staf Ahli Wali Kota Bidang Hukum, Politik dan Pemerintahan; Kompol Sugeng Rianto, S.H., M.M., Wakasat Binmas Polrestabes Surabaya; dan Anas Karno, Wakil Ketua Komisi B DPRD Surabaya. Sebagai moderator, Ronny H. Mustamu, Director Quadrant Consulting: Business & Communications.
Afghani Wardana dalam pemaparannya, mengatakan sesuai visi misi Wali Kota dan Wakil Wali Kota yang ingin membangun kota ini secara utuh, komprehensif, baik di bidang fisik, mental, sosial kemasyarakatan dan selalu memfasilitasi umat beragama.
“Pemerintah kota tidak bisa membangun sendiri kota Surabaya ini. Tentu butuh sinergi dan kolaborasi membangun kota dalam rangka mewujudkan visi misi tersebut. Karena itu kami berharap warga masyarakat selalu bisa seiring sejalan dengan Pemkot. Apa yang menjadi harapan tentu akan diwujudkan meskipun secara bertahap,” jelasnya.
Afghani juga menambahkan, bahwa masalah moderasi umat beragama ini harusnya menjadi indikator bahwa kota ini benar-benar menjadi kota yang toleran, khususnya dalam beragama, kehidupan sosial dan bermasyarakat.
“Wali Kota benar-benar ingin mewujudkan moderasi ini sebagai hal positif agar Surabaya lebih maju dan sejahtera. Hal ini akan diwujudkan sampai akhir periode. Bersama berkolaborasi, sehingga terwujud menjadi kota toleran dan tetap menjaga kerukunan kehidupan beragama,” ucapnya lebih lanjut.
Sementara itu, Sugeng Rianto menyatakan, bahwa tugas utama kepolisian adalah menciptakan situasi yang kondusif. Sebab pembangunan akan sulit dilakukan jika situasinya tidak kondusif.
“Surabaya terkenal dengan berjuta toleransi, perlu dipertahankan dan dipupuk. Dengan apa? Dengan silahturahmi seperti ini. Bertemu, curhat dan akhirnya saling mengerti. Nyaman dan menjadi percaya, sehingga informasi yang disampaikan utuh dan dapat diselesaikan secara tuntas,” terangnya.
Ia menambahkan tentang fungsi diteksi disi, fungsi prefentif di kepolisian. Memberikan penyuluhan tentang bahaya dan antisipasi, serta tidak berhenti mengingatkan untuk saling toleransi.
Sebagai narasumber ketiga, Anas Karno menegaskan, bahwa pada intinya, wawasan kebangsaan ini tidak hanya teori, tetapi bagaimana implementasinya di lapangan. Hidup bertetangga saling menjaga, sebab di situ banyak perbedaan, baik agama, suku, etnis dan budaya. Bagaimana hidup rukun, sejahtera dan damai pada lingkungan.
Anas juga memberi contoh tentang apa yang telah dilakukan DPRD Kota Surabaya. Dalam melakukan penertiban dengan cara-cara yang humanis. Sebelum ditertibkan telah disiapkan lahannya, sehingga tidak tejadi keresahan masyarakat.
“Win-win solution menjadi wujud implementasi toleransi beragama. Menjaga keseimbangan dan toleransi. Ekonomi berjalan, masyarakat terjaga dan damai tentram,” katanya.
Kemanusiaan Lebih Penting dari pada Keberagamaan
Di sesi kedua ini dihadirkan juga tiga narasumber, yaitu Prof. Dr. K.H. Imam Ghazali Said, M.A., Pengasuh Pesantren Mahasiswa An-Nur Wonocolo Surabaya; KRT Dr. Otto B.W. Dwijodiputro, Presidium MLKI Jawa Timur; dan Pdt. Helbert Itras I. Ondja, Pengurus FKUB Kota Surabaya. Sedangkan bertindak sebagai moderator, Henny Dyah Eati, SE., MH.
Imam Ghazali menjelaskan, bahwa kalau agama yang diambil kebangsaan dan kemausiaannya, maka akan ketemu. Kita mendahulukan kemanusiaan dari pada keberagamaan. Kemanusiaan lebih penting dari keberagamaannya. Kemanusiaan harus menjadi yang utama, sebelum mementingkan internal masing-masing. “Ajaran kemanusiaan didahulukan. Menyodorkan kepada anak didik bahwa kita ini sama-sama hamba Tuhan,” imbuhnya.
Ditambahkan bahwa umat islam memperkuat persatuan nasional, bukan menjadi kelompok radikal. Maka hubungan dengan kelompok lain harus terus dilakukan. Kalau ada masalah harus diselesaikan bersama.
“Kita harus mendahulukan kemanusiaan. Agama harus ditingkatkan. Kalau itu terjadi di Surabaya, maka kita menjadi mercusuar yang akan ditiru oleh kelompok lain,” tegasnya.
Sedangkan Otto Dwijodiputro memaparkan beberpa peran penghayat dalam rangka menciptakan situasi yang kondusif, antara lain: Memenuhi kualitas spiritual, memenuhi kualitas sosial, kualitas berbangsa dan bernegara.
“Manfaat pembangunan karakter bangsa, yaitu Ketuhanan Yang Maha Esa melalui budaya, pendidikan, potensi nasional, sehingga terjadi satu globalisasi. Akan menurunkan satu kesadaran utuh, pencerdasan pancasila, aplikasi spiritual sosial. Diejawantahkan pada pendidikan budi pekerti yang merupakan pondasi watak keindonesiaan,” papar Otto.
Dari unsur Kristen, Pdt. Helbert terlebih dulu memaparkan apa yang menjadi penghalang terwujudnya moderasi bergama. Antara lain: Pertama, Kesempitan wawasan seseorang mengintepretasikan kontek kitab suci pada kehidupan sosial bermasyarakat. Kedua, masih bergumul antar denominasi, sehinga moderasi masih bergumul juga. Ketiga, adanya timbul masalah kontestasi antar denominasi, manganggap denominasi satu lebih baik dari yang lain.
“Maka penghalang ini harus disingkirkan terlebih dulu sehingga moderasi beragama dapat terwujud dalam kehidupan,” jelasnya
Sedangkan Peran kita sebagi umat Kristen, Helbert memberikan beberapa poin penting, yaitu: Pertama, dalam relasi komunikasi antar denominasi dan umat beragama, kita kedepankan nilai-nilai yang universal. Bicara tentang keadilan, kesejahteraan, pendidikan, pokoknya hal-hal yang tidak bahas doktrin, tetapi memperjuangkan kehidupan yang lebih layak.
Kedua, berupaya menciptakan ketertiban bersama. Gereja secara administrasi harus tertib. Menuntut hak tetapi penuhi dulu kewajiban yang diminta. Ketiga, mari wujudkan spiritualitas keugaharian (kesederhanaan). Persoalan kesenjangan dapat memicu pertengkaran. Kesenjangan itulah yang harus kita jaga. Jangan memikirkan diri sendiri.
“Mari kita merayakan keberagaman itu tidak hanya di forum seperti ini, tetapi secara luas dan perlu ada rangsangan dari pemerintah. Ada inisiasi dari setiap umat masing-masing yang mendorong untuk merayakan keberagaman,” pungkasnya. (doc/brkt)
