KEPUTUSAN presiden Jokowi perpanjang PPKM level 4 hingga 2 Agustus menuai pelbagai dilema. Di satu sisi keputusan presiden ini sudah tepat karena melihat situasi yang darurat ini. Namun, bagi pelaku usaha, hal ini menjadi hambatan baru bagi kelancaran mata pencahariannya.
Bagai makan buah simalakama, harus memilih antara dua hal yang sulit untuk ditentukan. Tak ayal keputusan pemerintah ini menuai pelbagai gejolak dan penolakan.
Melihat hasil pelaksanaan PPKM sebelumnya memang belum membawa hasil maksimal. Malah secara keseluruhan, di Indonesia terjadi peningkatan penyebaran Covid-19 hingga pada angka yang mengkuatirkan.
Karena itu, keputusan perpanjangan PPKM level 4 yang dimulai tanggal 26 Juli hingga 2 Agustus menjadi keputusan tepat agar tingkat penyebaran bisa di tekan.
Pertanyaannya, apakah perpanjangan ini akan efektif atau nantinya menuai hasil sama dengan PPKM sebelumnya?
Kalau melihat aturan pada PPKM level 4 ini, banyak sektor usaha yang kemudian dilonggarkan. Selain dibukanya kembali usaha non esensial, juga diperbolahkannya rumah makan untuk makan ditempat meski dengan kapasitas 25 persen dan hanya 20 menit waktu makan bagi tiap pengunjung.
Ada Keseimbangan
Agar aturan tersebut efektif maka pemerintah harus bekerja lebih keras dalam penegakan aturan. Sebab seketat apapun aturannya tetapi jika lemah dalam penegakannya, maka tidak dapat membawa hasil maksimal. Setiap aturan harus diikuti pengetatan di pengawasanya.
Upaya menyadarkan seluruh lapisan masyarakat bahwa aturan ini dibuat bukan untuk kepentingan tertentu, tetapi lebih kepada keselamatan rakyat itu sendiri.
Program lain yang perlu digenjot di masa ini adalah selain pengetatan prokes juga pemerataan pemberian vaksin. Pemerintah perlu pendekatan persuasif dalam mengatasi kepatuhan prokes ini.
Masalah kepentingan ekonomi dan kesehatan akan terus menjadi problem bersama di masa pandemi ini. Dibutuhkan kerja bareng dalam hal kepatuhan, komitmen, dan kesadaran bersama memerangi badai pandemi agar cepat tuntas.
Yang menjadi catatan sekarang adalah, masyarakat turut mengambil beban bersama ini demi kesehatan dan kesejahteraan. Sedangkan pemerintah mampu melayani dan mengayomi rakyatnya dengan terus memikirkan solusi terbaik, serta memberi bantuan langsung bagi mereka yang terdampak tanpa mengurangi aturan pengetatan.
Bagaimana caranya agar aturan berjalan sesuai prokes, sekaligus masuk akal dan mudah dilakukan oleh masyarakat luas. Dengan adanya keseimbangan antara pemerintah dan masyarakat, semoga kita bersama bisa mengatasi badai Covid-19 ini dengan lebih baik. (berkat).
