Ikatan Sarjana Ekonomi Indonesia (ISEI) Cabang Surabaya Koordinator Jawa Timur mengadakan Seminar Nasional pada tanggal 11 September 2024 dengan mengangkat tema, “Menerawang Kebijakan Ekonomi, Fiskal, Moneter, Perbankan dan Implementasi UU HKPD di Era Pemerintahan Baru.”
Ketua ISEI Cabang Surabaya Koordinator Jawa Timur, Dr. Drs. Soni Harsono, M.Si., mengatakan, seminar ini dimaksudkan memberi gambaran tentang kondisi ekonomi global dan dampaknya terhadap perekonomian Indonesia. Gambaran tentang semua tantangan dan yang dihadapi oleh pemerintahan baru, khusunya presiden baru kita nanti.
“Seminar ini memberi gambaran tentang kebijakan ekonomi fiskal serta perbankan. Tujuannya memberikan masukan untuk membuat perencanaan bagi para pebisnis maupun para pengambil keputusan, baik di pemerintah pusat maupun daerah,” jelasnya lebih lanjut.
Seminar dengan topik “Skenario Membuat Perencanaan Bisnis Jawa Timur”, menghadirkan Wakil Ketua Tim Ekonomi Pakar Prabowo Gibran, Prof. Dr. Laode Masihu Kamaluddin, M.Sc., M.Eng., yang memberi keynote speech sebagai pembuka acara.
Laode membahas pentingnya melanjutkan dan meng-upgrade hal-hal baru. Efisiensi dan efektivitas untuk pemerintahan yang baru harus menjadi pokok utama. Korupsi tidak bisa dimaafkan, dan cara penanggulangan dengan menggunakan digitalisasi.
“Diperkirakan digitalisasi ini bisa mengurangi hingga 30 persen,” ungkapnya.
Lebih lanjut dikatakan, digitalisasi harus dimulai dengan data. Karena data tersebut besar, maka kita memakai Generative Artificial Intelligence. Untuk bermain di dunia digital, maka cyber security menjadi penting.
Dengan sistem ini akan terjadi konglomerasi, maka perlu adanya transparansi. Setiap pengambilan keputusan harus bersama-sama, sehingga keadilan bisa dilakukan. Informasi data sebagai dasar pengambilan keputusan.
“Tentu kita akan meningkatkan kualitas belanja negara serta mengendalikan rasio hutang pemerintah terhadap PDP dalam batas aman. Karena itu menteri keuangan tentunya tidak seperti sekarang ini, maka yang mengolek uang untuk penerimaan negara yang terpisah adalah pajak dan bea cukai sendiri. Ada kemungkinan bahwa Direktorat Jenderal Anggaran pindah ke Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas),” jelas Laode.
Sebagai Ketua Tim Ekonomi Pakar Parbowo Gibran, ia mengatakan, bahwa Presiden terpilih Prabowo Gibran mengambil tiga unsur, yaitu pangan, energi dan air. Bicara energi tentu ada isu internasional. Jadi, transformasi ekonomi hijau (sumber daya alam) dan ekonomi biru (sumber daya air) untuk pembangunan dasar berkelanjutan dan berkeadilan.
Taktik Prabowo genjot pertumbuhan ekonomi 8 persen. Prabowo optimis hingga 2029. Untuk bisa mencapai itu tidak bisa dilakukan secara biasa saja. Salah satu syarat untuk mencapai itu pada tahun ketiga, swasta dan pemerintah akan menjadi pendorong. Fokus pada ekonomi biru dan ekonomi hijau, meningkatkan investasi asing langsung, serta membangun industri berbasis ekspor.
Melalui pembangunan Artificial Intelligence (AI) data senter, maka potensi setiap daerah akan ketahuan. Dengan ini akan berkembang general star up bagi anak muda. Pengembangan hilirisasi nekel, tembaga dan bauksit. Pembuatan industri dalam negeri, pemanfaatan energi baru dan terbarukan, pengolahan bio etanol dan bio diesel.
Langkah ke depan selanjutnya adalah melalui Karbon Trading. Membuat perkampungan makin hijau, menarik emisi karbon, keluarkan oksigen dan menghasilkan uang. Ditambah pengembangan proyek tanggul laut dan penguatan food estate. Penguatan UMKM dan koperasi, yaitu makan bergizi gratis. Ini akan berimbas pada pertumbuhan ekonomi dan menyerap jutaan tenaga kerja baru.
Mewakili Pj Gubernur Jawa Timur, Asisten Administrasi Umum, Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Timur, KH. Akhmad Jazuli mengatakan, bagaimana peran sarjana ekonomi benar-benar bisa bersinergi dengan pemerintahan yang baru nanti. Harapan dari seminar ini bisa memberikan sumbangsih untuk ke depan Indonesia lebih maju.
“Hendaknya pembahasan kegiatan ini untuk Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKD). Kiranya forum ini dimanfaatkan sebaik mungkin, supaya dengan kebijakan pemerintah baru nanti, kabupaten dan kota tidak kesulitan untuk melakukan. Hal pokok yang menjadi pembahasan kita, reformasi struktur ekonomi, investasi infrastruktur dan kenektivitas, peningkatan SDM, peningkatan ketahanan pangan dan sektor pertanian, reformasi birokrasi dan perbaikan iklim investasi, penguatan sektor energi terbarukan dan pengendalian inflasi dan stabilitas ekonomi makro,” paparnya.
Selanjutnya Seminar yang digelar di Hotel Mecure Grand Mirama, Surabaya ini menghadirkan narasumber, antara lain Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Jawa Timur, Erwin Gunawan Hutapea.; Direktur Pengawasan Perilaku PUJK Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Provinsi Jawa Timur, Dedy Patria.; Kepala Kantor Wilayah DJPB Provinsi Jawa Timur, Didyk Choiroel, S.Sos., M.M., M.Si.; Direktur Perencanaan Anggaran Daerah (Kemendagri), Dr. Bahri, S.STP., M.Si. Sebagai moderator acara, Dr.Deddy Marciano, S.E., M.M., CSA., CBC., CIB., CRP.
Erwin menjelaskan dalam konteks Bank Indonesia, apapun hasil perhelatan dalam setiap lima tahun pesta demokrasi, sebagai lembaga akan konsisten dengan mandat yang diberikan. Terkait dengan itu Bank Indonesia dalam melaksanakan tugasnya, menjaga stabilitas dan mendorong pertumbuhan tentu tidak lepas dari kondisi strategis di mana Bank Indonesia melaksanakan kebijakannya.
Perkiraan kondisi ekonomi global pada tahun 2024, ekonomi dunia sebagaimana bacaan dari beberapa lembaga akan tumbuh sekitar 3,2 persen, sedikit melambat dibandingkan sebelumnya 2023, tercatat 3,3 persen.
Ada tiga ketidakpastian terkait kondisi global. Pertama, divergensi pertumbuhan antara negara maju di satu sisi dengan negara-negara berkembang di sisi lain. Amerika, Eropa termasuk Jepang tumbuh rendah dan melambat. Sementara Cina, India, Asia termasuk Indonesia yang diharapkan sebagai motor pertumbuhan ekonomi dunia. Ada satu divergensi yang kelihatannya di tahun ini dan tahun-tahun ke depan masih kita hadapi.
Kedua, meningkatnya tensi geopolitik. Konflik Rusia, Ukraina dan Timur Tengah, tarik menarik ketegangan Cina dan Amerika, dan di beberapa belahan dunia proses kontestasi pergantian kepeminpinan juga sudah terjadi.
Ketiga, sebagai implikasi dari divergensi pertumbuhan dan perkembangan inflasi di pelbagi belahan dunia, ketidakpastian kebijakan menjadi faktor yang menentukan.
Bagaimana lingkungan strategis kita di domestik? Kelihatanya masih tergolong baik terutama di dorong oleh permintaan domestik, ekspor jasa dan pekerjaan proyek strategis nasional yang menadi salah satu motor pertumbuhan ekonomi tahun ini.
“Data terakhir pada triwulan kedua, ekonomi kita masih tumbuh 5,05 persen. Ini relatif stabil dibandingkan tahun 2023. Secara spasial, pertumbuhan meningkat di seluruh wilayah Indonesia termasuk Jawa. Dari sisi inflasi. Di tahun 2024 masih terjaga 12.2 persen. Hal ini tidak lepas dari sinergi kebijakan antara pemerintah dengah seluruh pemangku kepentingan. Ekonomi Jawa berkontribusi 60 persen dari ekonomi nasional, dan diantara seluruh provinsi di Jawa, Jawa Timur masih tertinggi pertumbuhan ekonominya. Inflasi Jawa Timur juga lebih rendah dari inflasi di Jawa,” terang Erwin.
Apa yang dilakukan Bank Indonesia ke depan? Pertumbuhan yang inklusif, artinya pertumbuhan itu tidak hanya dinikmati oleh sebagian kecil pemilik modak, tetapi mengajak sebagian besar pelaku ekonomi kita, yaitu UMKM.
Sedangkan narasumber kedua, Dedy Patria, menyoroti tentang sektor perbankan. Menerawang pemerintahan baru melalui sektor jasa keuangan dan perbankan.
Program keuangan di era pemerintahan baru sudah beririsan dengan upaya program keuangan yang diselenggarakan Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Diantaranya meningkatkan akses keuangan terutama Kredit Usaha Rakyat (KUR), penguatan lembaga keuangan syariah, Membentuk Bank Wakaf sebagai pendorong ekonomi berbasis syariah, mendorong perbankan untuk membuat produk-produk khusus bagi industri digital, industri kreatif dan seni budaya.
Arah kebijakan OJK dalam pengembangan sektor jasa keuangan telah tertuang dalam masterplan yang berfungsi sebagai pedoman dan acuan penegmbangan sektor jasa keuangan khususnya industri perbankan.
Sebagai narasumber ketiga, Didyk Choiroel berbicara tentang kebijakan fiskal dan Rancangan Anggaran dan Belanja Negara di era pemerintahan yang baru. Mewaspadai bagaimana resiko fiskal di tahun 2025. Pertama, tentang beban iklim yang harus menjadi perhatian kita. Diharapkan kalau kita menjadi negara yang lebih maju harusnya pada saat pensiun, kita sudah cukup semua.
Dari kondisi tantangan 2025, indikator saat ini menunjukkan Indonesia masih punya modal yang cukup. Tidak bisa dihindari bahwa kontribusi terbesarnya ada di kebutuhan rumah tangga. Ini ada hubungannya dengan pelaku ekonomi, bagaimana membangkitkan, mempertahankan dan menjaga ekonomi masyarakat baik kelas bawah hingga kelas atas supaya tetap membangun sirkulasi konsumsi yang terjaga baik.
Kedua, investasi. Dari beberapa indikator investasi kita culup dinamis. Strategi untuk meningkatkan pertumbuhan, terutama menjaga daya beli kebutuhan masyarakan dan menjaga inflasi. Dibutuhkan koordiansi semua pihak baik sektor riil maupun sektor lainnya.
Narasumber terakhir, Dr. Bahri, melalui zoom meeting menyampaikan materi tentang regulasi keuangan daerah.
Acara yang diselenggarakan bersama dengan BPKAD Provinsi Jawa Timur ini didukung oleh beberapa lembaga, antara lain Bank Indonesia Jawa Timur, Kanwil BCA 2 Jawa Timur, Direktur Utama Bank Jatim, Terminal Peti Kemas Surabaya, Kepala Perwakilan LBS 2, Direktur Prima Multi Terminal, Kanwil Surabaya Bank Mandiri Regional VIII, Kanwil Pegadaian XI Surabaya, dan Badan Musyawarah Perbankan Daerah. (doc/brkt)
