Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Persatuan Inteligensia Kristen Indonesia (PIKI) Provinsi Jawa Timur mengadakan seminar dan study meeting dengan tema, “Jawa Timur 2025: Refleksi dan Antisipasi”. Digelar di Harris Hotel, Surabaya pada 7 Desember 2024.
Acara sehari ini diawali dengan sarasehan yang disampaikan Anggota Komisi A sekaligus Ketua Bapemperda DPRD Provinsi Jawa Timur, Yordan M. Batara Goa, S.T., M.Si. Melalui topiknya, yaitu Implementasi Pancasila Sebagai Sumber Dari Segala Sumber Hukum di Bidang Politik, Yordan menekankan pentingnya mengetahui perbandingan Pancasila 1 Juni 1945 dengan Pancasila 18 Agustus 1945.
Pancasila sering dipandang secara keliru karena kita tidak tahu apa yang dimaksud dengan sila-sila yang ada di Pancasila itu. Dalam pidato Soekarno 1 Juni 1945, urutan silanya adalah: 1. Kebangsaan Indonesia; 2. Internasionalisme Perikemanusiaan; 3. Mufakat atau Demokrasi; 4. Kesejahteraan Sosial; 5. Ketuhanan yang Berkebudayaan.
Sedangkan dalam Alenia Ke Empat Pembukaan UUD NKRI 1945 atau sekarang menjadi: 1. Ketuhanan yang Maha Esa; 2. Kemanusiaan yang Adil dan Beradab; 3. Persatuan Indonesia, 4; Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan; 5. Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia.
“Kalau kita bicara tentang ‘kemiskinan’, itu terkait dengan sila kelima. Namun, banyak orang Indonesia salah dalam memahami sila ini. “Keadilan Sosial” jangan dipahami sebagai keadilan bagi kemanusiaan. Keadilan sosial berarti menegakkan keadilan sosial, yaitu berbicara masalah kesejahteraan sosial, tidak boleh ada kemiskinan dan kesenjangan sosial,” terang Yordan dihadapan 125 orang yang hadir di acara tersebut.
“Memahami keadilan sosial masih keliru. Bukan keadilan yang diberikan oleh para hakim, tetapi keadilan untuk kesejahteraan sosial. Maka, kalau hari ini kita berbicara tentang strategi mengatasi kemiskinan, ini sesuai dengan Pancasila, yaitu sila keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia,” imbuhnya.
Lebih lanjut Yordan menjelaskan Sila ‘Kebangsaan Indonesia’ yang sekarang menjadi ‘Persatuan Indonesia’. Sila ini mempunyai prinsip, “Semua untuk semua”. Bukan untuk satu orang, bukan untuk satu golongan, baik golongan penguasa maupun orang kaya. Artinya tidak boleh ada diskriminasi sehingga terjalin persatuan. Bahwa Indonesia merdeka untuk semua orang. Tidak boleh ada yang dibeda-bedakan atas dasar agama, status sosial, suku, kekayaan, dan lain-lain.
“Kerakyatan bicara masalah demokrasi politik. Tiap orang harus bisa menyalurkan suaranya. Bukan memilih karena ada kepentingan-kepentingan pribadi atau satu golongan saja. Demokrasi berarti melibatkan orang-rang yang bijaksana. Bisa membedakan yang baik dan buruk, dan bisa memilih yang baik,” tegas Yordan.
Di sesi kedua, yaitu seminar dan study meeting, menghadirkan tiga narasumber, antara lain Prof. Dr. Hotman Siahaan, Prof. Raja Oloan Saut Gurning, Ph.D. dan Ir. Hadi Prasetyo. Sebagai moderator, Sekretaris PIKI Jawa Timur, Dr. Ronny H. Mustamu.
Narasumber pertama, Raja Oloan memaparkan beberapa masalah, antara lain resiko global dan kondisi Jawa Timur, resiko perang perdagangan global: tantangan utama, tensi geopolitik di ASEAN: China VS USA, penguatan proteksionisme, dan kemandekan ekonomi jangka panjang.
Catatan dari Forum Ekonomi Global, memang dunia kita makin banyak resikonya, bukan karena negatif tetapi karena inovatif, disamping ada juga resiko yang negatif. Jawa Timur sendiri punya potensi tetapi bisa juga kena pengaruh di masa mendatang.
Di tahun 2025 nanti orang akan berbicara tentang empat hal, antara lain energi hijau dan pangan, digitalisasi 4.0 dan masyarakat 5.0, keberlanjutan lingkungan, dan kesehatan dan penyakit pandemik global. Ini merupakan resiko sekaligus potensi besar untuk Jawa Timur. Kekuatan Jawa Timur di ASEAN mulai diperhitungkan.
Posisi strategi Jawa Timur ini disebabkan. Pertama, Jawa Timur memiliki peran, resonator dan hub nilai tambah Indonesia Timur, khususnya produk perikanan tangkap dan budidaya, pupuk, semen, beras, coklat, hortikultura dan produk pengolahan lainnya.
Kedua, kekuatan Jawa Timur di masa mendatang perlu didorong meningkatkan nilai tambah jasa dan produk lewat penguatan jasa perdagangan, energi pendidikan, jasa keuangan, asuransi dan pariwisata. Ketiga, di tahun 2025 Jawa Timur perlu aktif melakukan layanan nilai tambah yang lebih efisien, berkelanjutan dan pro pada penjagaan lingkungan.
“Perlu diwaspadai adalah adanya perang perdagangan yang dipicu China VS USA. Perang ini akan membawa dampak, sehingga bisa terjadi perang perdagangan di mana-mana, bahkan di seluruh belahan dunia,” ingatnya.
Di akhir paparannya, dihadapan peserta yang sebagian besar hamba Tuhan itu, Raja Oloan memberikan tiga poin tentang peran anak Tuhan bagi Jawa Timur.Pertama, mendorong pertumbuhan, pencitaan manfaat dan keseimbangan. Kedua, mempertahankan kualitas lingkungan baik sebagai anugerah Tuhan. Ketiga, menjadi inisiator dan penguat masyarakat.
Narasumber kedua, Hadi Prasetyo menyampaikan tentang “Refleksi Situasi Ekonomi 2024 dan Outlook 2025”. Beberapa hal yang disoroti, antara lain pengaruh ekonomi global, pertumbuhan ekonomi, ketenagakerjaan, usaha mikro, kecil dan menengah, inflasi, isu pangan, dan dampak dinamika situasi politik.
Dalam penjelasannya, Purchasing Managers Indek (PMI) Manufaktur yang merupakan indikator ekonomi untuk mengukur kesehatan sektor manufaktur suatu negara. PMI Maufaktur ini memberikan gambaran tentang kondisi sektor manufaktur, termasuk aktivitas produksi, pesanan baru, dan kondisi bisnis lainnya.
Sedangkan tantangan dan peluang bagi sektor manufaktur di Indonesia, antara lain Persaingan Global, yaitu tekanan dari negara-negara dengan biaya produksi yang lebih rendah. Peningkatan Investasi, yaitu pemerintah dan swasta perlu mendorong investasi di sektor manufaktur. Adopsi Teknologi, yaitu menerapkan teknologi baru untuk meningkatkan ekonomi dan daya saing. Kerjasama Regional, yaitu meningkatkan kerjasama dengan negara-negara ASEAN dan regional lainnya.
Menyoroti masalah ketenagakerjaan, khususnya di Jawa Timur, Adi Prasetyo mengatakan, bahwa proporsi pekerja penuh mengalami penurunan. Sedangkan setengah pengangguran mengalami peningkatan.
Pada pengembangan usaha mikro kecil dan menengah saat ini masih tidak efektif. Itu karena pengklasifikasian usaha mikro dan kecil dalam UU CK lebih didasarkan keperluan kebijakan fiskal dan moneter.
Sedangkan pada isu pangan, Indonesia berupaya meningkatkan ketahanan pangan dan mengurangi ketergantungan impor. Pemerintah berupaya menjaga stabilitas harga pangan melalui pelbagai program, sebab kenaikan harga pangan dapat berdampak sosial, seperti kemiskinan dan ketimpangan.
Sebagai narasumber ketiga, Hotman Siahaan mengangkat tentang peran para cendikiawan, khususnya cendikiawan Kristen sekarang. Apakah hanya suatu ritual yang terus berulang atau sebuah pencerahan pada kehidupan rohani masyarakat?
Beliau mencontohkan sebuah penelitian yang dilakukan oleh antropolog dari Amerika, Clifford Geertz. Dimana pada tahun 1956, rombangan antropolog ini datang ke Jawa Timur dan bermukim di satu tempat yang bernama Mojokuto, Pare, Kediri. Para antropolog ini melakukan penelitian bagaimana peran pasar dalam kebudayaan Jawa, bagaimana orang Jawa beragama, peran agama di dalam realitas kehidupan sehari-hari, dan bagaiman para intelektual Jawa punya peran intelektual untuk melawan apa yang disebut hegemoni.
Bagaimana pikiran-pikiran intelektual Jawa ini bisa menenteramkan masyarakat, mengharmoniskan hubungan dalam kontek ekonomi. Menurut Clifford Geertz, di jawa tidak pernah terjadi radikalisme agraria. Meski di Jawa pertumbuhan penduduknya meningkat luar biasa , tetapi jumlah produksi tidak bertambah. Harusnya hal ini bisa terjadi penyerobotan tanah dan lain sebagainya. Tetapi tidak terjadi, karena orang Jawa mempunyai kearifan yang dinamakan asuransi sosial. Orang Jawa punya etika bagi rata kemiskinan.
Belajar dari para intelektual Jawa, Hotman mengajak para rohaniwan untuk bisa juga meng-counter penguasa yang hegemoni. Hegemoni adalah penaklukkan benak seseorang atas nama kekuasaan. Setiap penguasa punya cara untuk membenarkan kekuasaannya kepada masyarakat.
Intelektual sendiri ada dua macam, intelektual tradisional dan intelektual organik. Menjadi intelektual organik adalah hidup melekat bersama masyarakat memahami emosi masyarakat apapun profesinya, dan mengartikulasikan kepentingan mereka dalam bahasa kebudayaan terhadap kekuasaan.
“Saya mau mengajak para intelektual di sisi menjadi intelektual organik. Bukan intelektual tradisional yang hanya mengulang-ulang sesuatu yang sudah diyakini masyarakat,” jelas Hotman.
Di akhir seminar, Ketua PIKI Jawa Timur, Dr. Ir. Daniel Rohi, M.Eng.Sc, IPU., menjelaskan bahwa PIKI merupakan salah satu organisasi dari sekian banyak organisasi Kristen yang ada saat ini. Keanggotaan PIKI adalah para sarjana Kristen sebagai anak kandung gereja.
PIKI adalah sebuah persekutuan dan menjalankan fungsi gereja. Pertama sebagai artikulator, menangkap aspirasi di masyarakat dan menyampaikannya. Kedua, melakukan kolaborator, mensinergikan pelbagai lembaga pelayanan. Ketiga, sebagai edukator kepada gereja dan masyarakat baik yang sedang terjadi maupun yang akan terjadi di masa depan. (doc/brkt)
