Dalam rangka memperingati Haul Bung Karno dan Harlah Pancasila, Perhimpunan Pustaka Lewi, Komunitas Laksus Darah Gajah Mada, dan Masyarakat Adat Nusantara (Matra) Eks. Karesidenan Surabaya menyelenggarakan Sarasehan Budaya dengan tema “Deradikalisasi dan Mencegah Intoleransi”.
Acara yang digelar di BICOPI Gununganyar, Jl. Dr. Ir. H. Soekarno 678 Surabaya, pada Minggu, 19/6/2022 ini dihadiri perwakilan Walikota Surabaya, M.T. Ekawati Rahayu, Kepala Badan Kesatuan Bangsa (Bakesbangpol) Kota Surabaya; perwakilan Kapolrestabes Surabaya, Kompol Imam Solikin, Wakasat Intelkam; Kasi Intel Kasrem 084/Bhaskara Jaya, Kolonel Infrantri Corri Sigalingging; dan Kabid Agama Sosbud BNPT-FKPT Jawa Timur, Muchamad Arifin.
Selain dihadiri pejabat daerah, sarasehan ini juga dimeriahkan dan didukung oleh pelbagai organisasi keagamaan dan kemasyarakatan serta para pemuka agama lintas iman, antara lain dari Islam, Kristen, Katolik, Ortodok, Budha, Hindu, Konghucu, dan Aliran Kepercayaan.
Ketua Panitia, Siswadi Siswo Pranoto dalam laporannya mengatakan, bahwa terselenggaranya sarasehan pada siang hari ini atas kerjasama pelbagai organisasi perkumpulan serta paguyuban. Bekerja dan berupaya bersama-sama tanpa membedakan latar belakang, kelompok dan golongan.
“Dengan semangat yang sama, kita semua telah sepakat bahwa terorisme merupakan kejahatan kemanusiaan,” jelas Siswadi
Sebelum menghadirkan para narasumber, sarasehan dan diskusi ini diawali dengan doa lintas iman, antara lain dari Islam, KH. Abdul Hamid; dari Kristen, Pdt. Simon Filantropha; dari Konghucu, Liem Tiong Yang; dan dari Kristen Ortodok.
Radikalisme dan intoleransi menjadi bahasan utama acara sarasehan dan diskusi, karena itu dihadirkan beberapa narasumber yang mempresentasikan perspektif budaya, perspektif tokoh agama, perspektif masyarakat sipil, perspektif pemerintahan terkait pencegahan dan penangkalan, serta perspektif akademisi.
Adapun tujuan diadakannya acara ini adalah selain membangkitkan kembali nilai-nilai kebangsaan dalam momentum Haul Bung Karno dan Harlah Pancasila, juga sebagai silaturahmi antar elemen masyarakat untuk mempererat tali kebangsaan. Diskusi ini dimoderatori oleh KH. Luqman Rahmatullah, aktivis budaya sekaligus pemuka agama.
Sebagai narasumber pertama, KH. Abdul Hamid Sya’roni, aktivis budaya dan pemuka agama menyampaikan tentang perspektif tokoh agama dan budaya. Selanjutnya beliau menegaskan bahwa intoleransi di agama apa pun tidak diajarkan, justru yang diajarkan adalah toleransi lintas iman.
“Menurut pancasila sendiri, sebenarnya sudah menjadi pedoman asas bagi negara kita atas musyawarah dari para pendahulu kita, terutama bagi tokoh-tokoh agama. Sila Pertama Pancasila menjelaskan, bahwa Indonesia ini menomorsatukan Ketuhanan yang berkaitan dengan keyakinan, kepercayaan dan keimanan. Sedangkan sila kedua menjelaskan, jika Pancasila ini merupakan kecintaan kita sebagai bangsa dan negara. Bahwa cinta tanah air adalah bagian dari pada iman. Cinta tanah air jika tidak didasari dengan keimanan akan menjadi ‘cinta buta’. Jadi harus selaras antara sila pertama dan sila kedua,” papar Gus Hamid biasa disapa.
Sedangkan narasumber kedua, Kolonel Inf. Corri Sigalingging, Kasi Intel Kasrem 084 Baskhara Jaya menyampaikan paparan singkatnya, bahwa deradikalisasi dan mencegah intoleransi ini dalam rangka mengantisipasi kegiatan-kegiatan ke depan dalam menghadapi radikal maupun terorisme yang mungkin bisa terus ada. Pihak aparat militer akan terus bekerjasama dengan pihak BNPB maupun pihak kepolisian dalam mengantisipasi hal tersebut.
“Kami berharap dari semua yang hadir, baik para tokoh seniman dan budayawan, serta tokoh agama dapat bekerjasama dalam menghadapi hal tersebut,” imbuhnya.
Narasumber ketiga, Muchamad Arifin, Kabid Agama Sosbud BNPT-FKPT Jawa Timur menyampaikan tentang penyebab dan penangulangan. Berbicara intoleran, terorisme dan radikal sebanarnya berbicara masalah kita sendiri. Berbicara tentang tanggung jawab bersama dan harus diatasi bersama.
Media sosial saat ini menjadi salah satu sarana yang dipakai untuk mendoktrin dan memunculkan paham-paham yang bertentangan dengan Pancasila. “Lambang Garuda memiliki makna yang sangat mendalam. Bhinneka Tunggal Ika merupakan simbul persatuan dari keanekaragaman budaya. Dicengkeram sangat kuat yaitu menekankan persatuan,” jelasnya.
Lebih lanjut Muchamad Arifin mengatakan bahwa teroris bisa terjadi kepada semua agama, padahal teroris ‘tidak beragama’, karena itu pencegahan paling awal terhadap radikalisme dan terorisme adalah melalui sektor pendidikan, khususnya pendidikan agama.
Sebagai narasumber keempat, Kunjung Wahyudi, Ketua Komisi Nasional Pendidikan Jawa Timur menyampaikan perspektif dari unsur masyarakat sipil. Bahwa yang kita butuhkan di sini yaitu adanya “Lima Panca Sadar” yang bisa kita laksanakan. Jika ini kita laksanakan, maka yang namanya radikalisme, terorisme dan intoleran itu tidak akan terjadi di negara kita.
Selanjutnya Kunjung memaparkan Lima Panca Sadar tersebut, yaitu pertama, kita harus ‘Sadar Tuhan’. Sila pertama Pancasila “Ketuhanan Yang Maha Esa”, bahwa sebenarnya kita punya Tuhan. Agama di negara kita ada enam yang diakui ditambah aliran kepercayaan. Bagaimana kita melaksanakan agar terjadi silaturahmi yang baik. Ketika sadar Tuhan maka hidup kita ini mempunyai Tuhan. Kedua, ‘Sadar Diri’. Bahwa kita hidup tidak sendiri tetapi mempunyai teman, sahabat yang bisa saling komunikasi dan berdiskusi, sehingga tidak sampai terjadi deradikalisasi dan intoleransi. Ini sesuai dengan pengamalan sila kedua.
Ketiga, “Sadar Hidup”, bahwa di dalam diri kita mempunyai kehidupan. Enam agama ini diperbolehkan hidup di Indonesia, maka kita harus menjaga persatuan, yaitu sesuai sila ketiga Pancasila. Keempat, “Sadar Masalah”. Inilah yang terjadi, yaitu munculnya intoleran dan paham anarkisme. Paham anarkisme ini harus disosialisasikan di sekolah-sekolah agar anak-anak kita paham apa yang dinamakan intoleran, radikalisme dan anarkisme. Ketika sadar masalah maka harus diselasaikan dengan musyawarah mufakat. Ini adalah pengamalan sila keempat Pancasila. Kelima, “Sadar Bahagia”. Orang asalnya dari fitroh, dari hati nurani kita. Ketika masalah terselesaikan, silaturahmi dengan baik, komunikasi baik maka intoleransi dapat kita atasi. Ini merupakan pengamalan sila kelima dari Pancasila.
Narasumber kelima atau terakhir, Yordan M. Batara Goa menyampaikan dari sisi akademisi. Bahwa Pancasila dari sisi akademis adalah Pancasila yang disampaikan oleh Bung Karno tanggal 1 Juni 1945. Salah satu poin yang disampakan Bung Karno yaitu “Kesejahteraan Sosial”. Yang namaya kesejahteraan sosial itu demokrasi politik plus demokrasi ekonomi. Kita ingin setiap orang Indonesia itu punya hak politik tetapi juga punya hak di bidang ekonomi. Artinya semua orang Indonesia itu bisa sejahtera. Tidak boleh ada satu pun orang Indonesia ini yang miskin. Itulah cita-cita para pendiri bangsa kita.
Apa hubungannya kemiskinan dengan deradikalisasi? Mereka yang punya cita-cita untuk mengganti Pancasila, salah satu alasanya adalah Pancasila dianggap gagal mengatasi kemiskinan dan kesenjangan sosial. Karena itu mereka menawarkan ideologi lain diluar Pancasila.
“Jadi kalau kita ingin mengatasi deradikalisasi dan intoleransi maka apa yang dikatakan Bung Karno menjadi penting, bahwa kita ingin Indonesia itu sejahtera, tidak ada kemiskinan. Kalau itu terjadi maka kelompok-kelompok radikal dan ekstrimisme beragama tidak punya kesempatan menyebarkan ide-ide anti Pancasila,” terang Anggota Komisi A DPRD Jawa Timur tersebut.
Deradikalisasi dan mencegah intoleransi menjadi tugas kita bersama. Karena itu apapun agama kita, harus siap untuk saling menghargai. Mencegah intoleransi adalah tugas kita semua. (doc/brkt)
